Rabu, 27 Februari 2008

Coba Kalau 2000 Pulau Ditanam Sawit, Tidak Akan Tenggelam !!

2000 Pulau Akan Tenggelam pada 2030



Jakarta (ANTARA News) - Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkirakan jika kondisi iklim global masih seperti saat ini maka pada 2030 sebanyak 2.000 dari sekitar 17.000 pulau saat ini di Indonesia akan tenggelam.

Kepala BRKP, Indroyono Susilo di Jakarta, Rabu mengatakan, pemanasan global yang terjadi saat ini telah menimbulkan efek gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan suhu bumi.

"Pemanasan suhu bumi tersebut akan menyebabkan es di kutub utara maupun kutub selatan akan melelah sehingga menambah tingkat permukaan air laut," katanya disela pemaparan rencana World Ocean Converence (WOC) 2009 di Manado Sulawesi Utara.

Pemaparan rencana WOC tersebut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku ketua panitia dan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara bertaraf internasional itu.

Indroyono memaparkan, pemanasan global dengan efek rumah kacanya yang berlangsung seperti saat ini akan menyebabkan kenaikan suhu bumi sekitar 1 derajat selsius dalam 100 tahun.

Dampak kenaikan suhu bumi tersebut, menurut dia, dalam 100 tahun permukaan laut juga mengalami peningkatan hingga 1 meter karena adanya penambahan air dari lelehan es di kutub utara maupun selatan.

"Dengan kondisi tersebut maka pada 2030 sedikitnya 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam begitu juga dengan kawasan Jakarta Utara," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan pengurangan emisi gas karbon yang merupakan salah satu faktor pemicu pemanasan global.

Salah satu upaya mengurangi gas karbon tersebut, lanjutnya, yakni dengan pemeliharaan biota laut seperti padang lamun, mangrove atuapun terumbu karang yang memiliki kemampuan menyerap gas karbon diudara hingga 246 juta ton per tahun.

Sementara itu dalam WOC 2009 yang mengambil tema "Ocean and Climate Change" dan "Climate Change Impact to Oceans and The Role of Oceans to Climate Change" itu diharapkan melahirkan "Manado Ocean Declaration" (MOD).

Selain itu juga akan dibentuk World Ocean Forum yang akan melaksanakan rencana aksi MOD maupun memantau perkembangan kesepakatan Manado tersebut.


Anggaran Rp110 Miliar

Sementara itu untuk menyelenggarakan WOC 2009 Pemerintah Daerah Sulut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar untuk perbaikan infrastruktur seperti pelebaran jalan, perbaikan bandara, perbaikan jaringan listrik.

Gubernur Sulut, Sinyo H Sarundajang mengatakan, dari dana sebesar itu Rp70 miliar untuk perbaikan infrastruktur diantaranya pelebaran jalan maupun perbaikan jaringan listri, selain itu Rp40 miliar untuk pengembangan bandara.

Pemda Sulut, tambahnya, juga menggandeng swasta untuk pembangunan Convention Hall yang berkapasitas 3000 orang yang dilengkapai 250 kamar berbintang untuk menampung para peserta, dua gedung pertemuan serta kompleks pameran pembangunan dan budaya dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar.

"Kami optimis pelaksanaan WOC ini mampu meningkatkan gairah ekonomi mapun menarik wisatawan ke Sulut baik sebelum maupun saat berlangsungnya WOC," kata Sarundajang yang juga Wakil Ketua Panitia WOC 2009.(*)

Sabtu, 23 Februari 2008

Listrik Dari Nuklir Tidak Masalah Asal Aman dan Profesional. Rakyat Butuh Listrik dan Pasti Bisa Merawat PLTN. Melarang PLTN adalah Pembodohan Rakyat.

ENERGI
Pemerintah Didesak Batalkan PLTN Muria
Minggu, 24 Februari 2008 | 02:18 WIB

Jakarta, Kompas - Di tengah kontroversi mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Masyarakat Peduli Bahaya PLTN mendesak pemerintah membatalkan segala upaya untuk membangun PLTN fisi di Semenanjung Muria.

Desakan itu termuat dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 28 akademisi dari berbagai bidang ilmu, didukung sekitar 200 peserta yang hadir dalam pertemuan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Sabtu (23/2), tentang rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.

Pernyataan tersebut merupakan puncak dari proses yang berlangsung sejak tahun 2007 dengan tujuh kali forum diskusi yang melibatkan berbagai kalangan. Proses itu merupakan tanggapan atas skenario rencana pembangunan PLTN yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Sejak 2004 pemerintah menghidupkan lagi rencana pembangunan PLTN fisi (pembelahan inti-inti atom) di Semenanjung Muria. Rencana itu sudah ada sejak 1974, tetapi diambangkan hingga tahun 1996, menyusul protes keras dari masyarakat.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2006 yang menetapkan Kontribusi Sumber-sumber Energi Alternatif minimal 5 persen, termasuk energi nuklir, disusul PP No 43/2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir.

Padahal, dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang berlangsung Desember 2007 di Bali telah ditetapkan bahwa nuklir tak termasuk dalam energi alternatif yang dapat mengurangi emisi karbon dioksida di atmosfer.

Dalam diskusi itu muncul berbagai pendapat yang antara lain menyatakan, persoalan PLTN bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama pertimbangan nilai etis.

Profesor Sastrapratedja dari STF Driyarkara mengatakan, ”Kemampuan manusia menciptakan teknologi tidak selalu otomatis sepadan dengan kemampuan mengendalikan.” Ada faktor budaya dan psikologis yang belum mendapat perhatian penuh. Teknologi memiliki mekanismenya sendiri dan dapat menyebabkan dampak yang tidak dikehendaki, seperti limbah nuklir.

”Karena punya akibat luas, perlu pertimbangan etika yang lebih luas dari etika tradisional,” ujarnya.

Ia mengingatkan, segala tindakan harus dipertimbangkan agar berkesesuaian dengan kelangsungan manusia. Artinya, generasi yang akan datang punya hak yang sama untuk hidup layak dalam lingkungan alam yang bebas pencemaran.

Heru Nugroho dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengingatkan kuatnya politik pencitraan di balik rencana pembangunan PLTN. ”Siapa yang paling membutuhkan energi nuklir? Pebisnis? Korporasi multinasional yang menyubsidi nuklir? Pemerintah? Birokrat? Komprador? atau rakyat?” ujarnya.

Terkait dengan politik pencitraan, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Sonny Keraf, mengatakan, sikap keras mengegolkan PLTN bagi banyak pihak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat, khususnya menyangkut isu nuklir di Iran.

Ia mengatakan, sosialisasi oleh pemerintah selama ini hanya pada penyampaian hal positif, tetapi dampaknya tidak disampaikan. ”Banyak negara maju yang sudah meninggalkan pembangkit tenaga nuklir karena dinilai tidak aman,” tambahnya. Ia mencontohkan Jerman dan negara Skandinavia yang lebih maju memilih energi alternatif, seperti energi surya dan angin. Indonesia juga memiliki sumber energi alternatif berlimpah, seperti angin, matahari, dan gelombang. Forum itu menilai selama ini pemerintah tidak memiliki kehendak kuat untuk mengembangkan energi alternatif yang aman dan ramah lingkungan. (MH/isw)

Kamis, 21 Februari 2008

Bagaimanapun Bali Memang Indah

Kepariwisataan
Wayan Tegag dalam Gemuruh Wisata Bali
KOMPAS/AHMAD ARIF / Kompas Images
Petani di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, kini dikepung vila-vila mewah yang dibangun di atas sawah bekas milik mereka, Kamis (7/2).
Jumat, 22 Februari 2008 | 02:28 WIB

Sawah-sawah subur yang banyak digambarkan dalam kartu pos tentang citra Bali masa silam itu kini menjelma vila-vila mewah. Kemewahannya menutupi kehidupan petani yang tergusur ke sudut-sudut gelap.

Siang itu sangat terik. I Wayan Tegag (75) dan istrinya, petani di Banjar Umu Sari, Kecamatan Kuta, Bali, tengah menyabit rumput. ”Tanah untuk vila itu dulu milik kami, tapi kami jual,” kata Wayan Tegag, yang biasa dipanggil Rano, sambil menunjuk vila tepat di hadapannya.

”Pemiliknya orang asing, entah dari mana,” tambahnya. Sawah miliknya, seluas 20 are (satu are 100 meter), ia jual awal 1990-an ketika hampir semua wilayah Kerobokan masih berupa sawah. ”Waktu itu sawah saya dihargai Rp 10 juta per are. Sangat tinggi untuk harga saat itu,” katanya.

Tegag pun tergiur. Apalagi, sejak dulu, dia memang ingin punya rumah tembok. ”Tanah itu saya lepas, lalu saya membangun rumah dan membeli sapi,” kisahnya.

Beberapa tahun kemudian, Tegag baru sadar bahwa kawasan itu tengah dikembangkan menjadi kawasan vila dan perumahan eksklusif. Di atas bekas sawah Tegag kini berdiri vila megah berlantai tiga. Harga tanah di sana pun meningkat berlipat-lipat hingga Rp 100 juta-Rp 300 juta per are.

Kini, penyesalan Tegag juga berlipat-lipat. Dia menyesal, mengapa dulu mau menjual tanah warisan. ”Makelar tanah yang dulu membujuk menjual tanah pasti dapat untung besar,” kata dia.

Untuk menopang hidup, saat ini dia nandu (mengerjakan sawah orang lain), dengan pendapatan dibagi tiga; satu bagian untuk pemilik sawah dan sisanya untuk Rano. Dia masih harus mengeluarkan biaya untuk membayar dua karyawan, masing-masing Rp 20.000 per hari, serta biaya pemupukan sebesar Rp 400.000. Padahal, setiap panen, sawah garapannya hanya menghasilkan Rp 2 juta. Hasil panen itu hanya pas-pasan untuk membiayai kehidupan Tegag, istri, dan dua anaknya.

Di usia senja, Tegag memang masih menjadi tulang punggung keluarga. Dua anaknya, keduanya laki-laki berusia pertengahan 30-an, hingga kini masih menganggur. Anak pertamanya yang lulusan SMA mencoba melamar jadi pelayan di vila-vila di sekitar Kerobokan. Tetapi, ternyata tidak semudah itu mencari kerja di tanah sendiri.

Sebagian besar karyawan vila berasal dari daerah lain, seperti Jakarta atau daerah-daerah di Jawa. ”Anak saya enggak diterima kerja di vila. Kata mereka, usianya sudah terlalu tua dan dia dianggap enggak punya kemampuan,” ujar Tegag.

Menuju kehancuran

Normal saja mendengar sorak gembira menyaksikan laju industri pariwisata Pulau Seribu Pura itu. Juga fenomena terkini model kepariwisataan di Tanah Air, khususnya Bali dan Lombok, yang kian mengglobal terkait kehadiran investor asing yang ”membeli” dan menjadi ”pemilik” tempat-tempat pelesiran tersebut.

Hanya saja, kemajuan yang digapai itu tetap saja menyisakan kecemasan. Bahkan, dalam kasus pariwisata Bali, berbagai pihak berani melukiskan bahwa derap perekonomian Pulau Dewata yang bertopang pada dunia kepariwisataan itu kini sedang menuju ke kehancuran.

Wayan Windia, pakar subak (sistem irigasi tradisional di Bali) dari Universitas Udayana, mengingatkan bahwa landasan utama pengembangan pariwisata Bali adalah pertanian. Sementara pertanian itu sendiri yang didominasi persawahan pasti bersentuhan dengan sistem subak. Alasannya karena seluruh aktivitas persawahan di Bali dikelola oleh sebuah sistem bernama subak.

”Napas subak itu sangat ditentukan oleh keberadaan lahan dan air. Kehadiran pariwisata di sisi lain ternyata terus menggerogoti lahan petani serta kandungan air yang dimiliki. Ini semua merupakan ancaman serius, yang pada saatnya akan menghancurkan pariwisata sekaligus perekonomian Bali,” tuturnya.

Kecemasan senada disuarakan Ketut Suardika (36), Wayan Suada (56), dan sejumlah petani lain di lingkungan Subak Deloh Tunduh, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Gianyar. ”Karena itu, kami bersepakat untuk tetap menutup kawasan subak di lingkungan Deloh Tunduh dari akses jalan raya. Ada banyak contoh kalau jalan raya sudah masuk, areal subak langsung terancam,” tutur Suardika, koordinator subak itu.

Alhasil, semua pihak diingatkan untuk tidak cepat bergembira menyaksikan geliat pariwisata Bali sebagai kesuksesan gemilang. Geliat itu sesungguhnya berjalan seiring langkah negatif yang terus menggerogoti pertanian sebagai landasan utama pariwisata Bali. Lihatlah I Wayan Tegag yang terlempar ke sudut gelap di balik sukses itu.... (ANS/BEN/AIK/IRN)

Rabu, 20 Februari 2008

Tips Memarkir Mundur Mobil Transmisi Otomatik


Selasa, 19 Februari 2008 | 06:36 WIB

JAKARTA, SELASA-Kasus mobil jatuh dari gedung parkir sudah beberapa kali terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan catatan Warta Kota, selama tahun 2007 ada tiga kejadian, sedangkan tahun 2008 ada satu kejadian.

Kebanyakan mobil yang mengalami kecelakaan adalah mobil yang bertransmisi otomatis. Karena itu, diperlukan kehati-hatian saat memarkir mundur mobil jenis ini.

Berikut ini adalah tips memarkir mundur mobil bertranmisi otomatis:
1. Jangan menginjak pedal gas terlalu dalam, karena mobil bisa bergerak mundur sekalipun pedal gas tidak diinjak, apalagi di lahan parkir yang datar. Perlu diketahui pula, torsi untuk gigi mundur (R) lebih besar daripada torsi gigi satu. Artinya daya dorong pada saat mundur lebih besar daripada daya dorong pada saat persneling ada pada posisi gigi satu.

2. Selalu letakkan satu kaki pada pedal rem dan sesekali injak rem.

3. Ketika memundurkan mobil, pusatkan perhatian para kendaraan dan areal parkir. Hindari mengemudi sambil melakukan kegiatan lain, misalnya menyalakan radio atau menerima handphone.

(Warta Kota)

Semoga Pemerintahan Pak SBY Dapat Segera Mengatasi Kecurangan Pengucuran BLBI

Kasus BLBI sampai Kapan Akan Berakhir?
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah (tengah), didampingi Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea (kiri) dan Deputi Gubernur BI Maman H Somantri
Artikel Terkait:
Rabu, 13 Februari 2008 | 09:31 WIB

Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Ketika itu, perekonomian nasional mengalami guncangan hebat akibat krisis nilai tukar yang dialami sejumlah negara di Asia yang kemudian merembet ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

Waktu itu pemerintah selalu menyatakan bahwa fundamental ekonomi nasional cukup kuat. Namun, setelah kurs rupiah terdepresiasi cukup tajam, BI justru mengubah sistem kurs mata uang dari semula menggunakan managed floating (mengambang terkendali) menjadi free floating (mengambang bebas).

Dengan demikian, kurs mata uang tak lagi dikendalikan BI, tetapi diserahkan pada mekanisme pasar. Akibatnya, pergerakan rupiah menjelang akhir 1997 menjadi liar dan cenderung tak terkendali.

Pada saat yang sama, banyak perbankan yang rekening gironya di BI bersaldo negatif dan tidak bisa ditutup sebagaimana mestinya. Sejak itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan di Indonesia semakin merosot sehingga banyak nasabah yang mengambil uang dalam jumlah besar secara mendadak di perbankan.

Pemerintah berupaya meredam keresahan masyarakat itu dengan melikuidasi 16 bank umum swasta nasional pada 1 November 2007. Alih-alih menenangkan masyarakat, keputusan melikuidasi bank itu justru semakin menambah kepanikan nasabah. Setelah itu, BI terpaksa memberikan dana talangan Rp 23 triliun. Itulah BLBI yang pertama kali dalam sejarah krisis ekonomi nasional.

Kemudian jajaran Direksi BI waktu itu mengirim surat kepada Presiden Soeharto yang intinya memberitahukan rencana BI untuk mengatasi masalah saldo debet yang dialami perbankan nasional akibat rush tersebut.

Kutipan surat itu antara lain berbunyi, ”Sambil menunggu konsolidasi perbankan dan pulihnya kepercayaan terhadap perbankan, BI kiranya disetujui akan mengganti saldo debet tersebut dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Khusus, sesuai dengan memo terlampir.”

Usulan itu disetujui Presiden Soeharto melalui surat dari Kantor Sekretariat Negara berkualifikasi ”rahasia dan sangat rahasia” Nomor R-183/M/Sesneg/12/1997 tertanggal 27 Desember 1997.

Dalam surat itu antara lain disebutkan, ”Maka dengan ini kami beritahukan bahwa Bapak Presiden menyetujui saran Direksi BI untuk mengganti saldo debet bank yang ada harapan sehat-sehat dengan SBPU Khusus sebagaimana dilaporkan dalam surat Sdr. Gubernur BI.”

Lalu dalam akhir surat itu ditutup dengan kalimat, ”Bapak Presiden menilai langkah tersebut perlu dilakukan, untuk menjaga agar tidak banyak bank tahun sekarang ini yang terpaksa tutup dan dinyatakan bangkrut.”

Surat dari direksi BI dan surat dari Presiden waktu itu bisa menjadi kunci siapa sebenarnya yang pantas memikul tanggung jawab terhadap semua yang terjadi dengan kasus BLBI.

Temuan BPK

Pemerintah dan BI waktu itu meyakinkan masyarakat bahwa dana BLBI diberikan untuk memulihkan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Namun, kenyataannya penyaluran dana BLBI, yang menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 144,5 triliun, banyak yang diselewengkan sehingga menjadi beban anggaran negara.

BPK yang telah melakukan audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI menemukan adanya kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank, kelemahan manajemen penyaluran BLBI, penyimpangan dalam penggunaan BLBI, serta potensi kerugian negara akibat penyaluran dan penyimpangan dana BLBI.

Berdasarkan hasil audit investigasi, BPK menilai kekeliruan BI dalam memberikan BLBI adalah pada saat BI tidak melakukan stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya di BI bersaldo negatif. BI pada saat itu tidak berani melakukan stop kliring karena khawatir terjadi efek domino. Kekhawatiran ini merupakan suatu teori yang belum pernah teruji kebenarannya. Permasalahan itu menjadi besar karena sejak awal BI tidak tegas dalam menerapkan sanksi stop kliring. Sikap BI ini dimanfaatkan bankir nakal sehingga sejumlah bank terus bersaldo debet.

Selain itu, direksi BI pernah membuat keputusan yang kurang berhati-hati, yaitu tak akan melakukan stop kliring meski mengetahui overdraft suatu bank sudah semakin membesar melebihi nilai asetnya. Salah satu keputusan yang akhirnya menjadi bumerang adalah keputusan BI pada pertengahan 1997 yang menyatakan bahwa bank-bank yang bersaldo debet rekeningnya di BI diperbolehkan untuk tetap ikut kliring, melakukan penarikan tunai, melakukan transfer dana ke cabang-cabang, sampai kondisi pasar uang mereda.

Keputusan itu tak menyebut batas waktu dan maksimal bagi suatu bank untuk overdraft. Keputusan itu tampaknya bocor di kalangan bankir yang nakal sehingga mereka beramai-ramai terus melakukan overdraft bahkan sampai melebihi jumlah aset bank yang bersangkutan.

Terkait dengan penyaluran BLBI, pada hakikatnya dana ini disalurkan BI untuk menanggulangi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat di-rush oleh nasabahnya. Namun, karena penyaluran BLBI itu dilakukan melalui mekanisme kliring, maka BI sesungguhnya tidak mengetahui apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi rush, dan bukan digunakan untuk kepentingan grup pemilik bank.

Program penjaminan

Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media tukar-menukar warkat dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu lintas giral berubah menjadi sarana penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pemberian BLBI tak terlepas dari program penjaminan kewajiban bank umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

Namun, dalam praktiknya program penjaminan yang sudah dicanangkan pemerintah sejak 26 Januari 1998, yang diikuti dengan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ternyata tidak dimanfaatkan oleh BI dan BPPN. Dalam salah satu kesimpulannya, BPK menyatakan, penyebab membengkaknya BLBI adalah karena BI dan BPPN tak segera melaksanakan program penjaminan secara konsisten.

Dari hasil audit investigasi BPK diketahui, dana BLBI yang disalurkan sebesar Rp 144,5 triliun (posisi per 29 Januari 1999). BPK menemukan penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,7 persen dari total dana BLBI yang disalurkan.

Sampai saat ini upaya penyelesaian BLBI belum menunjukkan hasil memadai. Upaya penyelesaian BLBI sudah mencapai satu dasawarsa dan melibatkan lima presiden, mulai dari zaman Soeharto, BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Tuntutan untuk mengusut kasus BLBI selalu muncul mewarnai pergantian pemerintahan hingga pergantian jaksa agung baru. Namun, tindak lanjut pengungkapan kasus itu tak ada kemajuan yang berarti. Masalahnya terletak pada komitmen dari para pemimpin pemerintahan dan pemimpin politik serta keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus itu. Jika tak ada komitmen dan keseriusan, yang muncul adalah sekadar move-move politik saja dan tak menyentuh kepentingan hukum dan rakyat. (TJAHJA GUNAWAN DIREDJA/KOMPAS)

Senin, 18 Februari 2008

Warga Nunukan Tolak Masuk Askar Wataniah


Penulis: Wisnu

NUNUKAN--MI: Sejumlah warga perbatasan Kabupaten Nunukan, Kaltim membuktikan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Bangsa Indonesia. Mereka secara tegas menolak menjadi anggota Askar Wataniah.

Dalam investigasi Media Indonesia, yang berpura-pura menjadi perekrut anggota Askar Wataniah Malaysia, di pelabuhan Tunontaka Nunukan itu tercatat sedikitnya tiga orang warga yang menolak saat ditawari menjadi anggota AW. Ketiganya adalah Zainal Bakir, 27, kuli panggul pelabuhan, Husein Yusup, 30, penjaja jasa tukar uang ringgit, dan Supriyono, 29, pejaga toko minuman di pelabuhan itu.

Saat Media Indonesia mencoba menawari pekerjaan sebagai anggota AW, Husein langsung menolak tanpa menanyakan berapa besar bayaran yang ditawarkan. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan istri dan dua anaknya yang tinggal bersamanya di Jalan Gang Dahlia 3, Nunukan Timur, Nunukan, Kaltim.

Selain itu, ia tidak mau pindah kewarganegaraan Malaysia sebagai syarat perekrutan menjadi anggota AW. Pasalnya, menurut dia, syarat untuk menjadi warga negara Malaysia tidak mudah. "Kita dengar syaratnya harus punya IC warga negara Malaysia. Sekarang ini susah dapatnya dan pasti mahal bayar dokumennya," ungkap dia.

Sementara itu, Zainal saat ditawari Media Indonesia menolak karena tidak mau berhadapan dengan orang Indonesia nantinya. Ia mengaku saat pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia selama dua tahun sempat trauma melihat perlakuan pihak kepolisian Malaysia terhadap warga Indonesia.

"Police-police itu kejam sekali kalau ketemu orang kita. Orang kita itu ditangkap, diseret-seret, dipukul, dicambuk. Kita lihat sendiri itu," kata pria keturunan Bugis ini. Akibat trauma yang mendalam ini, hampir saja dia hendak menyeret Media Indonesia untuk dilaporkan ke pihak keamanan pelabuhan. Namun, untungnya bisa dicegah setelah dijelaskan tawaran ini hanya sekedar untuk tugas peliputan.

Adapun, Supriyono langsung menolak karena tidak percaya terhadap tawaran menjadi anggota Askar Wataniah. Ketika ditanya apakah pernah ada orang di pelabuhan yang pernah menawari orang-orang Indonesia untuk direkrut menjadi anggota Askar, dia mengaku tidak ada. "Yang saya dengar sih belum pernah ada Mas. Paling nawarin nyebrang untuk jadi keamanan kebun," ujarnya. (NU/OL-2)


Berita terkait ' Arogansi Malaysia '

Sabtu, 16 Februari 2008

Banjir Pantura Sengsara Rakyat, Makanya Tanggulangi Penyebabnya !!

Pantura Jawa Rusak Lagi
Di Rembang Kendaraan Bergantian Gunakan Satu Jalur
KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI / Kompas Images
Jalur pantura Pati-Juwana mulai dari Desa Mantingmulyo, Kecamatan Juwana, hingga Desa Cangkring, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terendam air setinggi 20-40 sentimeter, Jumat (15/2). Kejadian ini menyebabkan kemacetan sepanjang 22 kilometer, mulai dari Desa Tasikagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, hingga jalan lingkar kota Pati.
Sabtu, 16 Februari 2008 | 03:45 WIB

Cirebon, Kompas - Sebagian jalan pantai utara Pulau Jawa kembali rusak berat. Kerusakan yang terjadi di banyak lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu merugikan pemakai jalan yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar dan perbaikan kendaraan yang rusak.

Perjalanan pun terhambat karena kendaraan harus berjalan perlahan saat melewati lubang di ruas jalan pantai utara (pantura) Pulau Jawa itu. Sebagian kendaraan bahkan rusak karena menerjang lubang di jalan.

Kerusakan jalan pantura tersebut disebabkan hujan dan banjir. Akibatnya, badan jalan menjadi lebih cepat mengelupas, bergelombang, dan berlubang dengan diameter dan kedalaman bervariasi.

Pengamatan Kompas, Jumat (15/2), menunjukkan, jalur pantura di Jawa Barat antara Cikampek dan Cirebon, misalnya, berlubang-lubang dalam di banyak lokasi.

Selepas Jalan Tol Cikampek, lubang-lubang jalan antara lain ditemukan di Balonggandu, Jatisari, Cikalongsari, Gamon (Kabupaten Karawang), lalu di Sarengseng, Patokbeusi, Sukamandi, dan Ciasem, serta Pamanukan, dan Pusakanegara (Kabupaten Subang). Kerusakan paling parah terjadi di ruas antara Patrol dan Lohbener (Kabupaten Indramayu). Kerusakan serupa terjadi pula di ruas Jatibarang hingga Susukan (Kabupaten Cirebon).

Lubang-lubang dengan kedalaman hingga 30 sentimeter tampak di kawasan ini. Jarak lubang satu dengan yang lain pun berdekatan sehingga sulit dihindari pemakai jalan.

Kerusakan di jalur pantura menyebabkan ongkos perawatan kendaraan membengkak. Onderdil berupa per, gardan, laher (bearing), velg, serta ban menjadi lebih sering rusak karena menghantam jalan berlubang.

Pujianto (53), sopir truk asal Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang ditemui saat berhenti di Klari, Kabupaten Karawang, Jumat malam, mengatakan, gardan serta laher yang biasanya kuat tujuh bulan hingga satu tahun kini hanya bertahan 4-5 bulan. Padahal, harga onderdil dan ongkos pemasangan mencapai Rp 130.000 hingga Rp 3 juta.

”Itu belum termasuk ban dan velg yang jadi sering pecah, juga risiko kecelakaan yang semakin tinggi,” ujar Puji, yang tengah mengangkut mebel serta sepatu dari Yogyakarta ke Jakarta itu.

”Dengan kondisi jalan seperti ini, saya hanya berani jalan 40 kilometer per jam. Jika biasanya dari Kuningan berangkat pukul 09.00 dan tiba di Tangerang pukul 21.00, kini jadi lebih lama bahkan sampai pukul 02.00,” kata Sukria, pengemudi truk bermuatan kayu kemasan seberat 18 ton dari Kuningan.

Kondisi serupa tampak di ruas antara Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah. Kerusakan di Brebes merata di sepanjang jalur antara Kecamatan Brebes dan Losari. Kerusakan terparah terlihat di ruas antara Losari, Tanjung, dan Bulakamba.

Imam (35), pengendara mobil yang melintas di jalur pantura Brebes, mengaku terganggu dengan kerusakan jalan tersebut. Ban mobilnya kempis akibat menerjang lubang jalan.

Jalan bergantian

Di jalan pantura Desa Tasikagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kendaraan bermotor berjalan bergantian memakai satu jalur karena jalan berlubang cukup dalam yang melebar hingga separuh jalan. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet.

Di dua lokasi lain juga terjadi kemacetan, disebabkan genangan air yang menutup jalan berlubang hampir di sepanjang jalan pantura antara Pati dan Juwana. Sejumlah sepeda motor mogok, sedangkan kendaraan angkutan berat melintas secara bergantian. Sebagian besar kernet truk turun ke jalan memandu sopir.

Kemacetan mengakibatkan waktu tempuh Rembang-Pati atau arah sebaliknya bertambah lama. Pengendara sepeda motor yang biasa menempuh jalan sepanjang 36 kilometer itu selama 45 menit kini harus menempuh sekitar 3-4 jam.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Pati Komisaris Carto Nuryanto melalui Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Kepolisian Resor Pati Inspektur Satu Amlis Chaniago mengatakan, sebenarnya kendaraan besar itu mampu menembus banjir. Akan tetapi, sopir khawatir dengan banyaknya jalan berlubang di jalan itu.

Pengalihan jalur tidak mungkin dilakukan untuk kendaraan besar. Karena itu, polisi menerapkan sistem buka tutup.

Di jalur pantura Jawa Timur, kerusakan jalan di antaranya ditemukan di wilayah Babat (Kabupaten Lamongan), yakni di ruas Gembong, Moropelang, hingga Desa Tritunggal. Di ruas itu banyak batas cor jalan berlubang, menyebabkan jalan putus-putus. Kondisi yang sama tampak di Kecamatan Sukodadi, mulai Desa Kruwul hingga Plosowahyu.

Kondisi jalan kurang bagus juga terdapat di wilayah Duduksampeyan hingga Bunder, Kabupaten Gresik.

Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim, pada tahun 2007, dari 1.899,21 kilometer jalan nasional di Jatim, sepanjang 1.076,56 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak. ”Kondisi jalan yang rusak memberatkan kami karena arus barang terganggu. Biaya pun membengkak,” ungkap Ketua Organda Jatim Mustafa, Jumat.

Di Jatim saat ini terdapat lebih dari 10.000 unit angkutan darat. Semua angkutan itu terancam karena ruas jalan yang rusak semakin banyak. ”Pemeliharaan kendaraan menjadi semakin mahal karena kendaraan jadi cepat rusak. Belum lagi jika harus mengambil rute alternatif yang lebih jauh, berarti menghabiskan BBM lebih banyak,” paparnya.

Hal senada dikatakan pengusaha angkutan dan bongkar muat di Surabaya, Kody Lamahayu Fredy. Ia mengingatkan, banyaknya jalan rusak berpengaruh terhadap usia dan mesin angkutan, seperti per patah dan ban meletus. Baik Mustafa maupun Kody belum bisa memperkirakan jumlah kerugian.(HEN/NIT/MKN/WIE/ACI/BEE)

Jumat, 15 Februari 2008

Impor Beras Tak Bisa Lagi Seimbangkan Fluktuasi Harga


Jum at, 15 Feb 2008 | 18:49 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan, impor beras tidak bisa lagi diandalkan sebagai penyeimbang fluktuasi harga beras di dalam negeri. “Mengandalkan impor, apalagi untuk memenuhi kebutuhan raskin (beras untuk warga miskin) adalah terlalu beresiko,” katanya di depan peserta rapat Sosialisasi Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di kantor Dinas Pertanian Jawa Barat Bandung, Jumat (15/2).

Dia menjelaskan, selama ini importasi menjadi “penyelamat” untuk meredam kenaikan harga beras di dalam negeri. Kekurangan beras di dalam negeri yang diikuti oleh naiknya harga bahan makanan itu, dia melanjutkan, selalu ditutupi dengan kebijakan impor beras karena harga komoditi tersebut di luar negeri jauh di bawah harga beras di dalam negeri.

Abubakar memaparkan, pajak impor yang dibebankan pada komoditas itu ditambah harga pasaran beras luar negeri selama ini selalu masih di bawah harga beras dalam negeri. Namun saat ini, ia menambahkan, uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan komoditas beras dari luar negeri sudah di atas harga beras dalam negeri.

Kenaikan harga beras dunia itu diharapkan bisa menjadi pemicu bagi petani agar menggenjot produksi beras dalam negeri.

Dia pun berharap agar harga beras dalam negeri masih dalam kisaran Harga Pokok Pembelian (HPP) yang tercantum dalam Inpres nomor 3/2007 tentang Kebijakan Perberasan yakni Rp 4.000 per kilogramnya (harga ini menjadi patokan Bulog untuk membeli beras), kendati diakuinya muncul keluhan harga itu masih rendah. “Jangan terlalu merisuaikan harga yang terlalu rendah sekarang,” katanya.

Dengan begitu, dia berharap akhir tahun ini harga beras dunia akan sama dengan harga beras dalam negeri. “Kalau sudah sama harganya, begitu ada kelebihan (produksi), mengekspor ke manapun gampang. Kalau hari ini kelebihan beras, kita tidak bisa menjualnya ke negara manapun,” katanya.

Ahmad Fikri

Gempa Guncang Sejumlah Negara Timur Tengah


Jumat, 15 Februari 2008 | 18:40 WIB

BEIRUT, JUMAT - Gempa bumi mengguncang sejumlah negara di Timur Tengah: Israel, Libanon, Suriah, maupun wilayah Jalur Gaza Jumat (15/2). Guncangan gempa bumi mengakibatkan sejumlah penduduk di beberapa kota selatan Libanon berhamburan lari ke jalan untuk menyelamatkan diri. Guncangan gempa bumi kedua kalinya dalam pekan ini di Beirut terjadi sekitar pukul 1730 WIB namun intensitas kekuatannya belum diketahui.

Beberapa laporan media Israel menyebutkan guncangan gempa bumi terasa di jantung wilayah negara ini dan jalur Gaza tanpa diketahui berapa jumlah korban jiwa atau kerusakan materi yang ditimbulkan. Beberapa pakar seismologi di Israel memperingatkan meluasnya gempa bumi kali ini hingga di luar wilayah Israel terjadi karena adanya pergeseran lempengan bumi di wilayah sekitarnya.

Guncangan gempa bumi Jumat ini juga terasa di Libanon, termasuk ibukota Beirut dimana banyak gedung di wilayah tersebut bergetar. Gempa bumi sebelumnya yang berkekuatan 4 skala Richter mengguncang bagian timur kota pelabuhan Tyre di sebelah selatan Libanon pada 12 Februari 2008. Gempa bumi berkekuatan sama mengguncang Libanon pada tahun 2001 dan berpusat di wilayah Bekaa, Libanon selatan. (AFP/AP)


JIM

Rabu, 13 Februari 2008

Sawah di Karawang Kebanjiran, Kasihan Petaninya...

15.337 Hektar Sawah di Karawang Terendam
KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN / Kompas Images
Warga Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjaring ikan di sawah yang tergenang banjir, Selasa (12/2). Sekitar 15.337 hektar sawah di Karawang, terutama di pesisir utara, terendam banjir karena meluapnya sejumlah sungai pembuang dalam beberapa hari terakhir.
Rabu, 13 Februari 2008 | 02:21 WIB

Karawang, Kompas - Sekitar 15.337 hektar sawah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir sejak beberapa hari lalu. Usia tanaman padi berkisar 7-60 hari dengan lama genangan rata-rata tiga hari.

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Karawang Didy Sarbini HS, Selasa (12/2), mengatakan, banjir juga merendam bibit di persemaian untuk areal 3.146 hektar. Sebagian besar berada di pesisir utara Karawang.

Pada Selasa siang, air masih terlihat menggenangi area persawahan di Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, serta Cilebar. Selain itu, di Kecamatan Pedes, Cibuaya, Batujaya, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

Salah satu kecamatan dengan area genangan yang luas adalah Tempuran. Menurut Samsuri, Camat Tempuran, luas area yang terendam 3.207 ha atau lebih dari 50 persen luas baku sawah di Tempuran. Banjir juga merendam 667 rumah warga serta 89 hektar tambak di Desa Pancakarya dan Sumberjaya.

Samsuri menambahkan, dua sungai utama yang melintas di wilayahnya, yaitu Sungai Ciderewak serta Sungai Cibulan-bulan, meluap sejak Jumat pekan lalu. Genangan semakin tinggi pada Sabtu malam hingga Minggu siang. Menurutnya, mayoritas rumah dan sawah yang tergenang berada di daerah aliran kedua sungai tersebut.

Dari Ende dilaporkan, empat remaja warga Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, nyaris terseret arus Kali Wolowona, Selasa sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka adalah Andre (17), Mercy (21), Lusiana Londo (17), dan Siti Hajah (15).

Keempat remaja itu terjebak banjir di tengah sungai saat kembali dari mencari kayu bakar. Warga dan aparat kepolisian setempat berhasil menyelamatkan mereka. (MKN/SEM)

Galaksi Terjauh dan Tertua Terekam Teleskop


NASA/ESA
Galaksi terjauh da tertua terekan teleskop Hubble dan Spitzer.
Artikel Terkait:
Rabu, 13 Februari 2008 | 15:30 WIB

WASHINGTON, SELASA - Teleskop ruang angkasa Hubble dan teleskop Spitzer kembali memecahkan rekor dengan merekam galaksi tertua dan terjauh di alam semesta. Galaksi tersebut diperkirakan terbentuk sejak 13 miliar tahun lalu.

Galaksi yang diberi nama A1689-zD1 terbentuk saat alam semesta baru berusia sekitar 700 juta tahun. Ia termasuk di antara galaksi-galaksi yang pertama kali terbentuk. Bentuknya berbeda sekali dengan galaksi Bimasakti.

"Ukurannya lebih kecil. Ia tipis. Ia memiliki dua pusat bukan satu dan memiliki formasi bintang-bintang yang ekstrim," kata Holland Ford, profesor astronomi dari Johns Hopkins University, AS, seperti dilansir AP, Selasa (12/2).

Untuk melihat objek sejauh itu, para astronom menggunakan trik yang disebut lensa galaksi. Sekelompok galaksi yang lebih dekat dengan Bumi membentuk lensa yang memperkuat daya pandang teleskop.

Gaya gravitasi yang kuat di sekitar kluster galaksi akan membelokkan cahaya yang datang dari belakangnya sehingga menimulkan efek pembesaran jika objek dilihat dari Bumi. Dalam pengamatan kali ini, galaksi tertua terlihat 10 kali lebih dekat dengan efek tersebut.

Meski hanya dalam gambar hitam putih dan buram, rekaman ini merupakan foto paling jelas untuk melihat objek sejauh itu. Dengan teleskop lebih canggih, termasuk penerus Hubble yang akan diluncurkan pada 2013, objek-objek seperti ini akan menarik untuk dipelajari.(AP/WAH)


WAH

Senin, 11 Februari 2008

Ngurus Satwa Saja (Mengapa Negara)Tidak Bisa !!

Pusat Penyelamatan Satwa Terancam Tutup
Senin, 11 Pebruari 2008 | 16:00 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta terancam tutup karena kekurangan dana. Manajer Operasional Pusat Penyelamatan Satwa Sugihartono mengatakan, pihaknya menampung 500 satwa liar yang dilindungi. Pusat ini mempekerjakan puluhan karyawan. Dana yang dibutuhkan setiap bulan sekitar Rp 50 juta.

Pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya menanggung 25 persen biaya operasional. Padahal satwa yang ada milik negara hasil sitaan oleh aparat. Untuk menambal kekurangan, lokasi ini dikembangkan menjadi tempat wisata dan laboratorium pendidikan.

Dari program wisata ini bisa diperoleh dana sekitar Rp 20 juta per bulan. "Tapi, kami tetap saja kekurangan dana Rp 15 juta per bulan," kata dia di Yogyakarta pada Senin (11/2).

Sugihartono berharap ada pihak-pihak yang bersedia menjadi donatur demi kelangsungan hidup satwa liar ini. Jika tidak pusat ini akan ditutup menyusul tiga pusat penyelamatan serupa di Indonesia. heru cn

Jaga Yang Satu ini Dari Penjarahan Asing (Negara Barat)

Ditemukan Sumber Minyak Baru di Perairan NAD
KOMPAS/ NELI TRIANA
Kilang Minyak Lepas Pantai.
Artikel Terkait:
Senin, 11 Februari 2008 | 16:37 WIB

JAKARTA, SENIN - Survey geologi dan geofisika kelautan yang dilakukan BPPT dan Bundesanspalp fur Geowissnschaften und Rohftoffe (BGR Jerman) di perairan barat Sumatra pasca gempa tsunami 26 Desember 2004 menemukan potensi hidrokarbon yang besar di daerah cekungan busur muka (fone arc basin) perairan timur laut Pulau Simuelue, Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi SDA BPPT, Yusuf Surachman, jika melihat besarnya karbonet buildups yang ditemukan potensi hidrokarbon yang ada minimum mencapai 107,5 miliar barel dan maksimum 320,79 miliar barel. "Ini masih potensi karena belum tentu cekungan tersebut berisi minyak atau gas di dalamnya. Banyak faktor yang memengaruhi, bisa ketebalan sedimen di atasnya, adanya patahan akibat gempa, atau hal lainnya," kata dia.

Potensi hidrokarbon ini, seperti dikemukakan Kepala BPPT, Said D Jennie, di Jakarta, Senin (11/2), diketahui dengan ditemukannya struktur geologi yang berhubungan dengan keberadaan hidrokarbon, yaitu struktur depocente sebagai tempat produksi hidrokarbon, karbonet buildups sebagai reservoir serta bright spot yang mengindikasikan keberadaan gas.

Hal ini juga ditegaskan oleh ahli geologi perminyakan Andang Bachtiar bahwa temuan ini masih merupakan indikasi awal besarnya sumber daya migas di perut bumi Indonesia.

Untuk selanjutnya, BPPT telah menyiapkan satu kapal riset yang dilengkapi alat khusus steismik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan telah meminta kepada pemerintah untuk mengamankan daerah perairan barat Aceh tersebut.


C2-08

Lagi, Penjarahan Kayu di Kalbar

32.000 Kayu Log Disita
Senin, 11 Februari 2008 | 02:50 WIB

Pontianak, Kompas - Tim gabungan TNI, polisi, dan polisi kehutanan, Kamis (7/2), menyita 32.000 batang kayu bulat yang dibawa melintasi Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kayu yang diduga hasil pembalakan liar itu dirangkai menjadi rakit dan ditarik 57 kapal motor.

Kayu-kayu bulat dari beragam jenis itu berdiameter 0,3-1 meter dengan panjang berkisar 8-10 meter. Sebanyak 800 orang, yang membawa kayu-kayu tanpa dokumen pengangkutan dan asal kayu itu, ditahan di atas rakit.

Komandan Komando Resor Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawai Kolonel (Inf) Edi Susanto melalui Kepala Staf Korem 121/ABW Letnan Kolonel (Inf) Aminullah, Minggu (10/2) sore, mengatakan, penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyitaan 2.500 batang kayu bulat ilegal dan 2.500 batang kayu olahan siap ekspor di Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, pertengahan hingga akhir Januari lalu. Jika dijumlah, hasil sitaan kayu ilegal selama dua bulan pertama tahun 2008 mencapai 34.500 batang kayu bulat dan 2.500 batang kayu olahan.

”Hasil penelusuran sementara, kayu berasal dari empat kecamatan di Kapuas Hulu, yakni Kecamatan Martinus, Mandai, Embaloh, dan Bunut, di luar kawasan HPH (hak pengelolaan hutan). Pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat setempat,” kata Aminullah.

Penebangan itu dilakukan masyarakat saat membuka ladang pada musim kering. Pada musim hujan, kayu-kayu dihanyutkan ke Sungai Kapuas menggunakan rakit yang ditarik kapal motor. Rencananya kayu yang antara lain meranti, bengkirai, dan kapur itu akan dibawa ke Pontianak.

Ada 19 bentuk rakit kayu bulat yang disita, sembilan disita di Kabupaten Sintang dan sisanya disita di Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai gambaran, tiap rakit kayu log memiliki lebar 50 meter dengan panjang 70-90 meter dan ditarik tiga kapal motor. Jika rakit-rakit disusun memanjang, dengan panjang rata-rata 80 meter tiap rakit, total panjang 19 rakit itu mencapai 1,5 kilometer. Adapun lebar Sungai Kapuas berkisar 300 meter. Jarak dari Pustussibau, Kapuas Hulu, ke Pontianak 814 kilometer.

Menurut Aminullah, penanganan hukum atas kasus tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan Kepolisian Resor Sintang.

Kuota tebang

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Anang Acil Rumbang di Palangkaraya, Sabtu, menyatakan, kuota tebang untuk Kalimantan Tengah tahun 2008 ditetapkan sebanyak 1,850 juta meter kubik.

Wilayah potensial tebangan antara lain Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Lamandau, Kapuas, dan Murung Raya. Kuota tebang itu untuk 62 perusahaan hak pengusahaan hutan di provinsi tersebut.

Adapun kuota tebang pada tahun 2007 hanya 850.000 meter kubik. (WHY/CAS)

Sabtu, 09 Februari 2008

Kapan Kasus Lapindo Tuntas???, Pemerintah Harusnya Adil !!!, Kasihan Rakyat...

Unjuk Rasa Korban Lumpur Ricuh, Polisi Terluka
Kompas/Saputra, Laksana Agung
Gas berikut lumpur menyembur dari tengah areal persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Senin (5/6). Areal sawah tersebut kini sudah menjadi lautan lumpur yang meluas hingga bahu Jalan Tol Surabaya-Gempol Kilometer 38. Untuk menahan laju lumpur, PT Lapindo Brantas membuat tanggul dari pasir dan batu.
Sabtu, 9 Februari 2008 | 14:26 WIB

Laporan Wartawan Kompas Antonius Ponco A

SIDOARJO,KOMPAS - Unjuk rasa yang dilakukan sekitar 5.000 korban lumpur Lapindo di Sidoarjo untuk menuntut ganti rugi secara tunai, Sabtu (9/2), berlangsung ricuh. Korban lumpur melempari 1.300 petugas polisi yang mengamankan unjuk rasa dengan bebatuan. Salah satu petugas polisi dari Kepolisian Resor Sidoarjo Bripka Suwady Nur bahkan terluka di dahinya setelah terkena lemparan batu.

Korban lumpur ini awalnya berunjuk rasa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00. Kemudian mereka bergerak ke posko Gabungan Korban Lumpur Lapindo di Jalan Thamrin, Sidoarjo. Iring-iringan pengunjuk rasa yang menggunakan sepeda motor ini membuat macet ruas-ruas jalan utama di pusat kota Sidoarjo.

Setelah mereka semua berkumpul di posko, mereka bergerak ke lokasi peluncuran rumah yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya melalui pengembang perumahan PT Wahana Arta Raya (WAR) di kawasan Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Nama perumahan ini adalah Kahuripan Nirwana Village.

Sepanjang perjalanan, petugas kepolisian dua kali mencegat mereka. Namun karena massa yang terlalu banyak dan mereka mendesak melihat peluncuran rumah oleh PT WAR, polisi akhirnya dengan terpaksa membolehkan mereka lewat. Polisi menghadang mereka karena khawatir korban lumpur ini bentrok dengan korban lumpur yang membeli rumah yang ditawarkan PT WAR.

Sampai akhirnya sekitar 100 meter dari lokasi lahan PT WAR, polisi kembali menghadang mereka dan meminta hanya perwakilan saja yang melihat lahan itu. Namun warga menolaknya dan kemudian mereka melempari batu kepada polisi yang menghadang. Di sinilah salah satu petugas polisi terluka dan dibawa ke RS Siti Khodijah, Sidoarjo.

Selang beberapa menit, perwakilan warga dan Kapolres Sidoarjo AKBP Adnas menenangkan warga. Warga tenang dan karena mereka tetap tidak dibolehkan masuk ke lahan PT WAR, mereka balik arah dan berunjuk rasa di DPRD Sidoarjo. Sekarang para pengunjuk rasa ini berada di DPRD Sidoarjo.

Salah satu perwakilan warga Khoirul Huda mengatakan, unjuk rasa ini terjadi karena Lapindo berlaku diskriminatif terhadap korban lumpur yang meminta ganti rugi tunai dengan korban yang mau membeli rumah PT War dengan sisa ganti rugi 80 persen.

"Mereka yang membeli rumah PT WAR sudah bisa menerima sisa ganti rugi 80 persen meskipun rumahnya belum bisa ditempati, sedangkan kami yang menuntut ganti rugi secara tunai baru akan menerima sisa ganti rugi mulai Bulan Mei nanti. Yang kami minta sikap diskriminatif ini harus dihentikan," kata Huda. (A13)


Antonius Ponco A

Rabu, 06 Februari 2008

Jangan Coba-coba Narkoba, Sekali Kena Sulit lepasnya

Sama Sulitnya, Lepas dari Ganja atau Rokok
gettyimages
Artikel Terkait:

* Beli Ganja, Lewat ATM Saja
* Komnas Anak Khawatirkan Iklan Rokok
* Vitamin Penting Bagi Para Perokok
* Label Peringatan Bungkus Rokok tak Efektif
* Merokok Picu Keinginan Bunuh Diri

Rabu, 6 Februari 2008 | 14:46 WIB

WASHINGTON, SELASA - Awalnya memang hanya mencoba-coba, tapi lama-lama bisa jadi ketagihan atau kecanduan. Itulah yang terjadi jika Anda mengenal beberapa benda yang bisa menyebabkan kecanduan seperti rokok, ganja atau pun narkoba.

Sekali menghisap tembakau atau ganja misalnya, Anda mungkin bisa merasakan efeknya. Padahal untuk melepaskan diri dari jerat kedua jenis candu ini tidaklah mudah. Sebuah penelitian mengungkapkan, melepaskan diri dari kecanduan ganja atau mariyuana sama sulitnya dengan menghentikan kebiasaan merokok tembakau.

Adalah peneliti dari Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimore yang membuat kesimpulan ini setelah melakukan sebuah studi kecil yang melibatkan 12 orang dewasa pecandu berat ganja dan rokok. Dari penelitian terungkap bahwa seseorang yang menghentikan kebiasaan menghisap ganja akan mengalami sakaw atau gejala kemunduran (withdrawal symptoms) yang sama dengan orang yang berupaya menghentikan kebiasaan merokok

Seperti halnya gejala kemunduran pada nikotin, dari penelitian terlihat bahwa menghentikan ganja juga dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah seperti emosi yang mudah meluap, cemas, susah tidur dan sulit berkonsentrasi.

"Beberapa orang mungkin akan membuat Anda yakin bahwa ganja tidaklah berbahaya," ungkap pimpinan riset Ryan Vandrey, seorang asister profesor dari bagian Psikiatri Johns Hopkins University School of Medicine

Namun, lanjut Vandery, sejumlah penelitian lain telah membuktikan bahwa fakta tentang "sindrom gejala kemunduran ganja" itu memang ada "Temuan ini memberikan bukti akan signifikansinya," tegas Vandrey.

Walau begitu, dari penelitian ini belum jelas apakah gejala kemunduran ganja akan menrintangi keberhasilan seseorang untuk sembuh atau lepas dari kecanduan. Tetapi Vandrey mengatakan bahwa survey sebelumnya terhadap pengguna ganja yang tengah menjalani terapi menunjukkan bahwa orang yang mengalami gejala kemunduran cenderung lebih sulit untuk sembuh.

Dalam riset yang dipublikasikan dalam jurnal Drug and Alcohol Dependence, ini Vandrey dan rekannya melibatkan para pecandu pria dan wanita yang menggunakan mariyuana setidaknya empat kali sehari dan merokok rata-rata 20 batang sehari. Tidak satu pun dari pecandu ini punya keinginan untuk berhenti atau melepaskan dari candu.

Vandrey dan timnya lalu meminta relawan pecandu ini untuk berhenti sementara dalam tiga periode berbeda masing-masing selama lima hari. Periode pertama, pecandu harus berhenti merokok, periode lainnya pecandu harus puasa dari ganja, dan peride terakhir para pecandu harus melupakan kedua jenis tersebut .

Dari pengamatan setiap kelompok secara keseluruhan, peneliti penemukan gejala kemunduran pada periode ganja sama parahnya dengan gejala kemunduran nikotin atau tembakau. Namun begitu, gejala kemunduran ini tidak mencapai titik terburuk ketika para pecandu harus puasa dari kedua jenis tersebut.

Penemuan ini, menurut Vandrey, seharusnya dapat membantu para pecandu berat ganja mendapatkan masukan tentang apa yang mereka bayangkan soal kata "kemunduran". Penelitian lain sejauh ini masih terus mencari cara untuk meringankan gejala ini misalnya pengobatan dengan menggunakan THC, bahan aktif dalam ganja.

Vandrey menambahkan pula, obat-obat tidur juga memiliki potensi menyembuhkan, karena buruknya kualitas tidur seringkali menjadi bagian dari kemunduran, meski sejauh ini belum diteliti lebih jauh.

AC

Selasa, 05 Februari 2008

Jonggol Diusulkan jadi Ibukota Indonesia


Kristianto Purnomo
Lalu lintas kendaraan bermotor macet total akibat banjir setinggi pinggang orang dewasa yang memutuskan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (1/2). Hujan deras yang berlangsung sepanjang siang mengakibatkan banjir melanda beberapa wilayah di Jakarta
Rabu, 6 Februari 2008 | 08:53 WIB

JAKARTA, RABU-Mencermati kondisi Jakarta yang semakin semrawut dan terus terancam banjir, sudah saatnya pemerintah pusat memikirkan serius pemindahan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq, Rabu (6/2) pagi, di Jakarta, berpendapat, Jonggol menjadi alternatif menarik.

Usul Mahfudz, Jonggol dijadikan ibukota negara dan pusat pemerintahan dengan nama Jayakarta. Untuk itu, konsep tata-ruang diatur khusus dan diperlakukan secara ketat. Sementara Jakarta dibiarkan menjadi pusat bisnis.

Mahfudz juga mengusulkan, secara bersamaan dilakukan pengembangan konsep megapolitan dgn perencanaan terpadu bersama kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) di bawah koordinasi badan khusus yang menggarap proyek jangka panjang tersebut. (DIK)


Sidik Pramono
komentar anda

539.000 Hektar Lahan Sawit, Karet, dan Kakao Direhabilitasi



Artikel Terkait:
Rabu, 6 Februari 2008 | 12:09 WIB

Laporan Wartawan Kompas Hermas Effendi Prabowo

JAKARTA, RABU - Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian tahun 2008 menargetkan perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman sawit, karet, dan kakao. Kebijakan itu ditempuh agar produksi dan produktivitas tiga komoditas yang paling populer harga jualnya saat ini meningkat.

Menurut Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani, Rabu (6/2) kegiatan perluasan lahan tanaman kelapa sawit tahun ini ditargetkan mencapai 350.000 hektar, karet (15.000 ha), dan kakao (29.000 ha). Peremajaan tanaman sawit seluas 50.000 ha, karet 70.000 ha, dan kakao 15.000 ha.

Sedangkan rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi tanaman kakao seluas 10.000 ha. "Kegiatan peremajaan, perluasan, dan rehabilitasi lebih banyak dilekukan oleh swasta. Dana yang dipakai merupakan dana pernakkan," katanya.

Terkait kegiatan revitalisasi tiga tanaman utama perkebunan itu, pemerintah melakukan berbagai kegiatan seperti merekruit dan melatih tenaga kontrak pendamping, rehabilitasi sarana dan prasarana revitalisasi, serta pengawalan dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi.


Hermas Effendi Prabowo

Pemerintah Lirik Lagi Perkebunan Kapas dan Kelapa

Pemerintah Lirik Lagi Perkebunan Kapas dan Kelapa
Selasa, 05 Pebruari 2008 | 19:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Pemerintah akan kembali megembangkan perkebunan kapas dan kelapa yang sudah lama ditinggalkan. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Ahmad Mangga Barani, mengatakan lahan kapas yang akan dikembangkan mencapai 20 ribu hektar dan 5000 hektar untuk lahan kelapa.

"Prospek komoditi ini ke depan akan bagus," kata dia di Jakarta hari ini. Pengembangan areal perkebunan kapas itu akan diterapkan di tujuh provinsi dengan target produksi 1,5 ton per hektar. Produksi kapas Indonesia saat ini masih sedikit, yaitu 5.000 ton per tahun.

"Sementara impor kapas kita 500 ribu ton," Ahmad. Selain itu, kata dia, pemerintah akan mengembangkan 300 hektar lahan untuk lada dan 30 hektar untuk perkebunan kina. Dalam rencana pengembangan itu juga mencakup tiga paket integrasi perkebunan dan peternakan. Satu paket itu terdiri dari 500 ekor sapi.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Yang disemprot Warna Jangan Hanya Penumpang Saja, Petugas Yang 'Ngentit' Juga.

Nekat Naik Atap KRL, Siap-siap Disemprot
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Meski duduk di atas gerbong kereta api cukup berbahaya, puluhan penumpang nyaris tiap hari terlihat duduk di atas gerbong kereta api yang melaju antara Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung. Peringatan petugas tak digubris, adapun kedisiplinan penumpang juga sangat kurang. Faktor lain, jumlah kursi duduk di dalam gerbong tak sebanding dengan jumlah penumpang.
Artikel Terkait:
Rabu, 6 Februari 2008 | 06:52 WIB

WARTA KOTA, RABU - Para penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang sering naik di atap sebaiknya menghentikan kebiasaannya mulai hari Rabu (6/2) ini. Pasalnya, petugas PT Kereta Api (KA) akan menyemprot siapa pun yang naik di atas atap dan kabin masinis dengan cairan berwarna yang sulit hilang di pakaian.

Empat alat penyemprot yang biasa digunakan petani untuk menyemprot hama akan disiagakan di empat stasiun, yakni Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun KA Serpong, dan Stasiun Manggarai.

Kepala Humas PT KA Daop I Jakarta, Akhmad Sujadi mengatakan, dengan disemprot cairan berwarna, para penumpang dipastikan batal bekerja atau sekolah lantaran bajunya basah dan kotor. "Besok (hari ini) kita gladi bersih dengan menyemprot penumpang beneran, sedangkan praktiknya akan dimulai hari Senin (11/2)," ujar Sujadi.

Sebelumnya, para penumpang akan diberi peringatan pada tiga stasiun sebelum disemprot. Cairan yang digunakan adalah campuran air dengan pewarna makanan, di antaranya pewarna hijau, merah, dan biru. Sujadi menjelaskan, para pelanggar tersebut kemudian akan ditangkap, mengisi tilang, dan kartu identitasnya (KTP) ditahan. "Mereka juga diambil fotonya dan diminta nomor telepon. Jadi kalau dia melanggar lagi, kita bisa tahu," tandasnya.

Bukti tilang itu akan dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk si penumpang, lembar kedua untuk arsip, dan lembar ketiga akan dikirim ke instansi tempatnya bekerja. Sedangkan kartu identitas mereka, yakni KTP atau SIM akan disita hingga yang bersangkutan bisa menyatakan tidak akan mengulangi lagi.

Mengenai kemungkinan adanya perlawanan dari para penumpang, PT KA mempersiapkan sekitar 600 personel dalam kegiatan ini. "Petugas kita akan lebih banyak dibanding mereka. Jadi mereka tidak akan bisa melawan," ujar Sujadi.

Alat penyemprot juga akan dipindah ke stasiun lain, misalnya dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Juanda pada sore hari. Tidak tertutup kemungkinan alat penyemprot juga akan ditambah. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan Bulan Tertib Berkereta Api 2008 yang akan dimulai Senin (11/2) hingga Senin (10/3) mendatang. Para kepala stasiun akan menjadi juru kampanye bulan tertib ini.

Selain penyemprotan, PT KA juga akan mengumumkan di dalam gerbong kereta dan di stasiun, menempel spanduk, brosur dan sosialisasi lain untuk ketertiban penumpang kereta. Dengan adanya bulan tertib ini, PT KA juga akan mendapatkan berapa jumlah penumpang KA Jabodetabek yang sebenarnya. Bulan tertib ini juga akan menekan angka kecelakaan yang sering terjadi. Pada 2007 sebanyak 26 orang tewas akibat kesetrum dan jatuh dari atap kereta. (Warta Kota/m1)

Penentuan Imlek Didasari Siklus Matahari dan Bulan


Getty Images/China Photos
Seorang perempuan berfoto di depan lampion menjelang Imlek di Hubei, Sabtu (26/1).
Artikel Terkait:
Selasa, 5 Februari 2008 | 20:53 WIB

JAKARTA, SELASA - Penentuan tahun baru Imlek setiap tahun seharusnya menarik untuk dicermati. Perhatikan saja, jatuhnya Imlek selalu bervariasi setiap tahun, namun dipastikan selalu jatuh antara 21 Januari dan 21 Februari.

Hal tersebut bisa terjadi karena sistem penanggalan China merupakan sistem lunisolar yang menggabungkan siklus Matahari dan siklus Bulan. Maka, pada kalender China, jumlah hari dalam setahun bervariasi, antara 354 hari hingga 385 hari.

Inilah yang membedakan sistem penanggalan China dengan kalender Islam yang berdasarkan siklus bulan atau kalender Masehi yang berdasarkan Matahari. Dalam setahun kalender lunar (Bulan) terdapat 354 atau 355 hari, sedangkan pada kalender solar (Matahari) dalam setahun terdapat 365 atau 366 hari.

Musim semi

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya, penanggalan China menganut standar 12 bulan lunar yang satu bulannya berlangsung 29 atau 30 hari sesuai siklus peredaran Bulan. Tetapi, di lain pihak penanggalan China menetapkan bahwa tahun baru selalu jatuh di awal musim semi, sehingga Imlek di China terkenal dengan festival musim semi. Masih tepat atau tidak, sepertinya masyakat China harus merayakan festival musim semi tahun ini di bawah guyuran salju yang sangat keras.

Imlek ditetapkan sebagai dimulainya bulan baru kedua setelah winter solstice, hari terpendek di musim dingin. Winter solstice terjadi saat Matahari berada di titik terjauh di utara khatulistiwa yang selalu jatuh antara 21-22 Desember setiap tahun.

Karena itu, pada kondisi normal jatuhnya tahun baru China juga mundur antara 10 hingga 12 hari dari tahun sebelumnya seperti halnya penanggalan Jawa dan Hijriah (Islam). Tahun ini Imlek jatuh tanggal 7 Februari, atau mundur 11 hari dari Imlek tahun lalu yang jatuh tanggal 18 Februari.

Bulan sisipan

Uniknya, jatuhnya tahun baru China tidak akan jatuh sebelum 21 Januari atau setelah 21 Februari. Jika hasil perhitungan mundur melewati tanggal 21 Januari, Imlek dihitung sebagai bulan baru ketiga setelah solstice sehingga tahun berjalan justru lebih panjang antara 18 hingga 20 hari.

Misalnya, tahun 2006 yang berlangsung hingga 385 hari. Sebab, awal tahun dimulai pada tanggal 29 Januari 2006 atau mundur 11 hari dari awal tahun sebelumnya, namun berakhir pada tanggal 18 Februari 2007 atau maju 20 hari dari tahun baru sebelumnya.

Dengan 385 hari dalam setahun, artinya setelah bulan ke dua belas ditambahkan bulan sisipan. Sampai sekarang bulan ke-13 menjadi misteri dalam penanggalan China seperti halnya bulan Februari yang hanya 28 atau 29 hari. Namun, kejadian ini sangat jarang terjadi dan baru akan berulang nanti tahun 2033.

Menurut perhitungan Tang Hanliang yang dikutip Helmer Aslaksen dari Departemen Matematika National University of Singapore, tahun baru China selalu jatuh antara 21 Januari dan 21 Februari selama 1000 tahun dari tahun 1645 hingga 2644.

Tahun baru China yang terjadi pada tanggal 7 Februari termasuk umum terjadi. Dalam kurun waktu 1000 tahun, terjadi sekitar 30 kali. Tahun 1997, Imlek juga jatuh tanggal 7 Februari.

Yang jarang terjadi adalah tahun baru pada 21 Februari, yang baru terjadi sekali, nanti pada tahun 2319. Tahun baru China pada tanggal 21 Januari juga tergolong jarang yakni hanya 18 kali dalam 1000 tahun.

Dengan mengetahui jatuhnya Imlek, masyarakat juga bisa menentukan perayaan Cap Go Meh yang jatuh di hari ke 15 bulan pertama. Nah, Anda juga sudah bisa memperkirakan kapan Imlek tahun depan bukan? Gong Xi Fa Cai!


Tri Wahono

Terbenamnya Cakar Ayam di Tol Bandara

Terbenamnya Cakar Ayam
Rabu, 6 Februari 2008 | 02:19 WIB

YUNI IKAWATI

Hujan berintensitas tinggi di Jakarta awal Februari lalu mengakibatkan tergenangnya sebagian ruas jalan di Jalan Tol Sedyatmo yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta di Banten dengan Jakarta. Adakah upaya mengatasinya?

Penurunan permukaan fondasi cakar ayam sesungguhnya memang akan terjadi dan tingginya subsidensi ini telah diprediksi. Menurut Bambang Suhendro, pakar konstruksi cakar ayam dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, itu terjadi karena proses konsolidasi timbunan tanah lunak di bawah fondasi cakar ayam. ”Penurunan Jalan Tol Sedyatmo selama 25 tahun sejak tahun 1984 mencapai 1 meter,” ujar Bambang.

Prediksi penurunan itu dibuat dengan melihat kondisi lingkungan yang ketika itu masih berupa hutan. Pada tahun 1982 hingga 1983 di kiri dan kanan jalan tol sepanjang sekitar 27 kilometer (km) itu masih berupa hutan kelapa dan rawa, ujar Budi Santosa, Kepala Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk Departemen Pekerjaan Umum (PU). Namun, sekarang kawasan itu telah berubah fungsi menjadi pergudangan dan permukiman.

Perubahan peruntukan lahan itu dilakukan dengan menimbun daerah rawa yang menjadi tempat penampungan air di sekeliling jalan. Hal itulah yang menyebabkan permukaan air naik hingga menggenangi jalan tol tersebut.

Solusi

Mengatasi tergenangnya ruas jalan sepanjang 3 km di Jalan Tol Sedyatmo, menurut Bambang, tim peneliti di Laboratorium Struktur Teknik Sipil UGM telah menawarkan solusi berupa penimbunan jalan menggunakan material ringan. Berat volume material itu masih dirahasiakan.

Penimbunan dilakukan dengan sistem cetakan sehingga pengerjaannya lebih mudah dan tidak mengganggu lalu lintas.

Sementara itu, jelas Budi Santoso, Departemen PU telah merencanakan penambahan satu jalur, masing-masing di kiri dan kanan pada ruas jalan tol yang tergenang sepanjang 3 km. Untuk itu akan dibangun tiang pancang yang akan menumpu konstruksi jalan. Dengan tiang pancang itu, jalan akan lebih tinggi dibandingkan jalan lama.

Jalan baru sepanjang 7 km, yang akan mulai dibangun Maret mendatang, diharapkan dapat mengatasi terputusnya lalu lintas pada ruas jalan pada Km 24 hingga Km 28 setiap kali hujan dengan intensitas tinggi.

Banjir di tol ini terjadi akibat permukaan jalan lebih rendah dari permukaan air sungai dan genangan di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan tim peneliti Delft Hydraulics bekerja sama dengan Departemen PU tahun 2007 menunjukkan, di Pasar Ikan dan Pluit terjadi penurunan 60 sentimeter (cm) sejak tahun 1989 hingga 2007. Kondisi yang sama diperkirakan terjadi di kawasan Cengkareng yang berjarak sekitar 13 km dari Pluit.

Cakar ayam Sediyatmo

Sistem fondasi cakar ayam ditemukan oleh RM Sediyatmo pada tahun 1961 ketika akan membangun tiang listrik di daerah rawa di Ancol yang bertanah lunak. Ketika itu pembangunan tiang listrik itu dimaksudkan untuk memasok listrik dari PLTU Muara Karang bagi penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 di Gelanggang Olahraga Senayan.

Fondasi rancangannya terdiri dari sejumlah pipa beton yang panjang dan ditanam dalam tanah. Di atas pipa-pipa itu dicor pelat beton hingga sejumlah pipa itu terhubung satu sama lain. Pelat ini yang menjadi landasan bagi konstruksi yang dibangun di atasnya.

Cakar ayam berbeda dengan fondasi sumuran yang menumpu pada tanah keras di dasar pipa. Sedangkan cakar ayam mengambang di dalam massa tanah membawa bangunan di atasnya.

Sejak berhasil menancap di Ancol, cakar ayam selanjutnya diterapkan pada Jalan Tol Sedyatmo dan juga dipasang pada Bandara Soekarno-Hatta. Bandara ini berdiri di atas tanah reklamasi berupa material pasir yang diambil dari beberapa pulau di Kepulauan Seribu.

Konstruksi cakar ayam selain sebagai penguat slab beton, juga menahan beban secara merata dan tidak bergetar dilewati oleh kendaraan di atasnya. Fondasi ini dirancang untuk mampu menanggung beban pada satu roda hingga 45 ton.

Sebelum Cengkareng, konstruksi ini juga digunakan di Bandara Juanda, Surabaya, sehingga dapat dilandasi pesawat terbang DC10 dan B 727. Landasan dengan sistem konstruksi ini bahkan mampu menahan beban 2.000 ton atau sekelas super jumbo jet.

Keunggulan konstruksi ini menarik perhatian dunia untuk kemudian menerapkannya. Tercatat ada 9 negara lain yang menggunakan paten temuan ini, yaitu Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, dan Denmark.

Cakar ayam modifikasi

Teknologi konstruksi ini belakangan terus disempurnakan, antara lain dilakukan oleh Bambang Suhendro, Hary Christady, dan Masyadi Darmokumoro yang tergabung dalam Tim Pengembangan Cakar Ayam Modifikasi (CAM).

Penemuan ketiga pakar tersebut, jelas Direktur Cakar Bumi, Mitra Bani, telah diterapkan pertama kali pada tahun 2005 sebagai fondasi jalan pengalihan sementara sepanjang 800 meter pada pembangunan jalan layang di Ancol.

Uji coba skala penuh konstruksi CAM ini dilakukan di jalan pantura Indramayu-Pamanukan. Selain itu, jalan tol seksi 4 di Makassar juga menggunakan jenis konstruksi ini, yang menurut rencana selesai pembangunannya Mei mendatang.

Dibandingkan cakar ayam konvensional, CAM memiliki beberapa kelebihan. Pada sistem lama berat pipa mencapai satu ton, sedangkan pipa pada sistem CAM hanya 35 kg, tetapi memiliki kekuatan yang setara.

Dengan bobot yang ringan tidak diperlukan pemadatan tanah untuk transportasinya, selain itu subsidensi tanah juga lebih kecil.

Senin, 04 Februari 2008

Ingat Bapak, Jaga Jangan Bocor Subsidi Kedelainya

Pengrajin Kedelai Dapat Subsidi 3 Bulan
Senin, 04 Pebruari 2008 | 17:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk memberikan subsidi kepada pengrajin tahu tempe dengan bahan baku kedelai. Subsidi yang didistribusikan kepada 115 ribu pengrajin akan berlaku selama tiga bulan.

"Tiap pengrajin memperoleh subsidi Rp 1000 tiap kilogram," tutur Deputi Menteri Koordinator Ekonomi, Bayu Krishnamurti, usai rapat koordinasi membahas subsidi kedelai, di Kantor Menteri Perekonomian, Jakarta (4/2).

Pembahasan mekanisme subsidi belum final dan akan dilanjutkan segera. Subsidi kedelai bagian dari kebijakan pengendalian pangan yang dikeluarkan pemerintah sejak 1 Februari.

Menurut salah satu perwakilan pengrajin tahu tempe dari PT Mitra Tani Agro Unggul, Benny Kusbini, pemberian subsidi dinilai hanya berjangka pendek untuk meredam harga. "Yang penting perlu kejelasan atau transparansi harga beli kedelai oleh importir," tuturnya.

l Yuliawati

Mengapa Tidak Dibenahi Dari Awal?, Lagian Sawit Bukannya termasuk Tanaman Kehutanan

49 Ribu Hektare Kebun Sawit Rokan Hulu Akan Dimusnahkan
Senin, 04 Pebruari 2008 | 17:14 WIB

TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bakal memusnahkan sekitar 49 ribu hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan lindung Bukit Suligi dan hutan lindung Mahato.

Pemusnahan ini untuk mengembalikan lahan kawasan itu menjadi kawasan hutan lindung kembali. "Sejak Februari 2008 ini kita akan menyurati semua pemilik kebun di kawasan itu. Ini kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus dijalankan segera," ujar Bupati Rokan Hulu, H Acmad, di Pekanbaru, hari ini.

Menurut Bupati, dari survei dan pemetaan yang telah dilakukan, khususnya pada tahun anggaran 2007 lalu, diketahui dua kawasan hutan lindung di Rokan Hulu, masing-masing hutan lindung Bukit Suligi seluas 20.695 hektare di wilayah Kecamatan Tandun dan hutan lindung Sungai Mahato di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara seluas 28.800 hektar, hampir seluruhnya sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit.

"Setelah sosialisasi, kawasan itu akan kita kembalikan menjadi kawasan hutan. Kita akan memusnahkan kebun. Mau dibawa kemana kebun mereka, terserah," kata Bupati Achmad.

Dalam menjalankan program pemulihan ini, kata Acmad, pihaknya menyadari bakal mendapat perlawanan dari banyak pihak, khususnya mereka yang mengelola lahan di kawasan itu. "Namun, ini akan kita lakukan. Satu hal yang patut dicatat, kita tidak akan mempersoalkan kenapa mereka merambah hutan lindung dan menjadikannya kebun. Kita mulai saja memulihkan kawasan itu," tambah Achmad.

"Tidak ada tawar-menawar, jika pemilik kebun keberatan, silakan membawanya ke peradilan. Program ini hanya berubah bila pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan mengeluarkan kebijakan mengubah status lahan dimaksud. Tapi ini jelas tidak mungkin," tambahnya.

Sikap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu direspon positif para aktivis lingkungan di Riau. Direktur Eksekutif LSM Tropica, Harizal Jalil, mengatakan langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu, jika terealisasi, akan menjadi contoh bagi pemulihan hutan, bukan saja di Riau, tapi juga di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Sub Dinas Perlindungan Sawit Dinas Perkebunan Riau, Hanafi, menyangsikan kemampuan Pemerintah Rokan Hulu. Menurut Hanafi, untuk kawasan Mahato saja, tidak kurang dari 8.000 kepala keluarga menjadi petani kebun sawit. Jumlah ini belum termasuk sejumlah perusahaan dengan skala besar dan menengah yang menampung ratusan ribu kepala keluarga.

"Mestinya memang kawasan hutan, apa pun bentuknya, tidak boleh dijadikan kebun. Masalahnya, nasi sudah menjadi bubur. Kita menyangsikan keberhasilan program itu," kata Hanafi. "Tapi, bagaimana pun kita akan tetap mendukung langkah pemulihan hutan itu. Dinas Perkebunan Riau sendiri merasa tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apa pun atas kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan."

Jupernalis Samosir


Dari Arsip Majalah TEMPO
Adat Papua Tidak Sama dengan Wilayah Lain | 11 April 2005
Aparat Terlibat Pembalakan Liar | 11 April 2005
Berseteru Hutan Warisan di Papua | 11 April 2005
Bara Api di Sekitar Merbau | 28 Maret 2005
Kejahatan di Hutan Kita | 28 Pebruari 2005
Segunung Perkara, Sedikit Sidang | 28 Pebruari 2005
Terseret Permainan Cukong | 28 Pebruari 2005
Kisah Merbau yang Pergi Jauh | 28 Pebruari 2005
Hutan Menjerit di Enggano | 29 Desember 1998
Muslimin Nasution: | 22 Desember 1998

Agar Tidak Memalukan Bangsa: Benahi Sistem Transportasi ke Bandara Sukarno Hatta

Benahi Transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images
Calon penumpang pesawat terbang turun dari perahu karet di Km 26 Jalan Tol Prof Sedyatmo, yang dipergunakan untuk menjemput warga yang terhambat banjir di Gerbang Tol Kapuk saat menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta, Minggu (3/2).
Senin, 4 Februari 2008 | 01:56 WIB

Jakarta, Kompas - Maskapai penerbangan mendesak pemerintah membenahi transportasi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebab, terputusnya tol bandara akibat banjir sering berulang, walau bandara kondisinya kering. Selain merugikan penumpang dan maskapai, citra bangsa pun tercoreng.

Dalam sehari, Bandara Soekarno-Hatta melayani lebih kurang 800 penerbangan, dengan potensi pendapatan per penerbangan mencapai Rp 50 juta atau Rp 40 miliar per hari untuk keseluruhan penerbangan. Kalau 40 persen tidak bisa terbang seperti terjadi pada hari Jumat, maka kerugian mencapai Rp 16 miliar. Kalau terjadi beberapa hari, kerugiannya jelas amat besar. Ini masih dari aspek kerugian maskapai.

Kerugian dalam jumlah amat besar kalau dihitung kerugian yang diderita penumpang yang tidak bisa berang

"Idealnya, akses transportasi ke bandara tanpa hambatan. Bangkok juga macet seperti Jakarta, tetapi transportasi ke bandara tidak pernah terganggu," kata Kepala Komunikasi Adam Air, Danke Dradjat, Minggu (3/2) saat dihubungi.

Menurut Danke, gangguan transportasi selain merugikan penumpang dan maskapai juga merugikan Indonesia. "Bayangkan di awal Visit Indonesia 2008, nama Indonesia sudah negatif," ujar dia.

Ketegangan antara penumpang dan petugas maskapai, kata Danke, tidak terelakkan. Karena jumlah penumpang ribuan sementara petugas maskapai terbatas, komunikasi pun sering disalahpahami.

Manajer Komunikasi Air Asia, Ryana Yahya Nasution juga mengatakan, para calon penumpang sempat memprotes maskapainya karena ketiadaan pembagian makanan selama penundaan.

”Persoalannya, stok makanan di Cengkareng terbatas. Sementara bila ingin menginapkan penumpang juga tidak mungkin, karena hotel di sekitar bandara dipenuhi penumpang yang penerbangannya batal atau dipenuhi pengungsi banjir,” ujar Ryana.

"Akibat terputusnya tol, penumpukan penumpang bukan saja di Soekarno-Hatta atau bandara do mestik lainnya, tetapi juga di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura," ujar Ryana.

Beberapa manajer maskapai penerbangan mengaku, belum menghitung kerugian akibat terputusnya akses transportasi utama menuju bandara, karena masih terkonsentrasi untuk memulihkan kondisi bandara.

Hasyim Arsal Alhabsi, Manajer Komunikasi Lion Air mengatakan, tidak habis pikir mengapa kondisi ini terus berulang. Dia minta pemerintah secepatnya merealisasikan jalur kereta ke bandara, sebagai alternatif transportasi.

”Kami menerapkan kebijakan menginapkan pilot, pramugara, dan pramugari di hotel sekitar bandara. Tetapi bila penumpang terlambat akibat transportasi terputus maka percuma karena penerbangan juga terhambat," kata Pujobroto dari Garuda.

Mengenai terputusnya tol bandara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pengeringan di kilometer 25-27 selama 6 jam. "Jasa Marga dengan cara apapun harus memperbesar kapasitas pompa. Sebesar apapun air, enam jam tol bandara harus kering," ujarnya.

PT Jasa Marga Tbk, akan menambah dan meninggikan lajur tol bandara Soekarno Hatta atau tol Sedyatmo.

Hingga Minggu (3/2) pukul 22.30, Kepala Cabang Jasa Marga Tol Bandara, David Wijayatno menginformasikan, tol bandara masih digenangi air sedalam 50 sentimeter di kilometer 26.

Halim Perdanakusuma

Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal mengatakan, mulai Senin (4/2) ini, Bandara Halim Perdanakusuma difungsikan sebagai bandara alternatif.

"Rencana ini sudah didiskusikan antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan TNI AU. Kami mempersiapkan Bandara Halim agar jika darurat dapat digunakan," ujar Jusman.

"Bandara Halim memang dapat digunakan, tetapi agar lancar sedang dihitung dukungan groundhandling, pengisian bahan bakar hingga simulasi Air Traffic Service," ditambahkan Kepala Humas Dephub Bambang Ervan.

Sekretaris Perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines Purwatmo menyatakan, untuk sementara waktu, mulai Senin (4/2) kegiatan operasional Merpati dipindahkan ke Bandara Halim. Sebaliknya, Pujobroto menegaskan, Garuda tetap mengoperasikan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, demikian pula AirAsia.

"Garuda adalah maskapai yang berjaringan bukan dari kota satu ke kota lain, sehingga tak mudah memindahkan operasional ke bandara lain. Tidak hanya itu, fasilitas pemeliharaan pesawat, teknologi informasi, dan operasional semua berpusat di Soekarno-Hatta," kata Pujobroto.

Operasional Bandara

Kepala Cabang Angkasa Pura (AP) II Bandara Soekarno-Hatta, Haryanto mengatakan meski banyak terjadi penjadwalan ulang penerbangan, tetapi pada Minggu (3/2) tidak ada pembatalan penerbangan.

Sementara Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha AP II Tulus Pranowo menjelaskan, belum menghitung kerugian akibat kondisi ini. "Yang dirugikan bukan Angkasa Pura, melainkan penumpang," ditegaskan Tulus.

Administrator Bandara Soekarno-Hatta, Herry Bekti mengatakan, antardireksi maskapai telah sepakat tidak ada penghangusan atau pemotongan uang tiket selama situasi darurat.

Sementara Minggu kemarin, jalur alternatif ke bandara melalui Tangerang situasinya padat. Hampir semua jalan, mulai Cikokol, Jalan Sudirman, Jalan TMP Taruna, Jalan Pembangunan III, Jalan Marsekal Suryadharma, juga Jalan Imam Bonjol, Jalan Ki Asnawi, Jalan Otista, Jl KS Tubun, yang berakses ke bandara dipadati kendaraan yang membawa calon penumpang.

Kepadatan makin terasa karena banyak warga berpergian ke pusat keramaian. Terlebih, jalan Daan Mogot, yang seharusnya jadi jalan alternatif juga belum dapat dilewati hingga kemarin malam, karena ada sebagian ruas jalan yang terendam.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun memerintah pengerukan muara-muara sungai dan revitalisasi Waduk Sunter, Pluit, dan Riario, agar aliran air dari saluran drainase kota dapat segera dialirkan dan tidak meluber ke permukiman atau jalan.

Fauzi menekankan adanya koordinasi dengan PLN untuk memberi saluran listrik khusus ke pompa-pompa air di lokasi yang strategis.

Pompa Tanjungan yang berada di dekat kilometer 24-27 Tol Sedyatmo sempat tidak berfungsi karena suplai listriknya bersamaan dengan suplai listrik bagi penduduk, sehingga listrik yang tersisa tidak cukup untuk menggerakkan mesin pompa. (RYO/KSP/ECA/INU/TRI/CHE)